Hasil Rapat Pemerintah dan DPR Mengenai Guru Honorer
Hasil Rapat Pemerintah dan DPR Mengenai Guru Honorer | Puluhan tenaga guru honorer mendatangi kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, Jatim. Mereka datang khusus karena ingin melihat secara langsung hearing anggota dewan dengan pemerintah daerah dan guru honorer.
Hearing bersama ini dipimpin langsung Ketua Komisi A Mashudi dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, BKD dan puluhan tenaga guru honorer.
Dalam hearing, Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, mengatakan, pemerintah daerah telah mengupayakan semua keluhan yang disampaikan perwakilan guru honorer.
"Pemerintah daerah telah mengupayakan ke Mendikbud dan juga Menpan RB, bahkan K1 saat ini masih menjalani proses hukum di MK," ujar Wabup.
Sedangkan untuk tenaga honorer K2, apabila tidak bisa diangkat menjadi PNS, maka pemerintah daerah mengupayakan menjadi tenaga PPPK.
Setelah dibuka Ketua Komisi A, masing-masing perwakilan guru honorer menyampaikan keluhannya.
Semua keluhan yang disampaikan bermuara pada kesejahteraan guru honorer, yang rata-rata memang di bawah standar UMK Nganjuk sehingga untuk memenuhi kebutuhannya guru honorer harus rela mencari kerja tambahan.
"Saat ini pemerintah daerah juga telah mengupayakan peningkatan honor guru honorer, dengan mengusulkan penambahan anggaran ke dewan," kata Marhaen Jumadi.
Sementara itu Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk mengatakan berjanji akan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer.
Di kesempatan yang sama Supriyono, Ketua LSM Peduli Guru merasa lega, upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer hampir mencapai hasil.
"Dewan dan juga wabup berjanji akan meningkatkan kesejahteraan mereka, kami akan terus mengawal hingga janji Wabup dipenuhi," ujar Supriyono.
Diharapkan hearing tidak hanya sebatas wacana saja untuk menyenangkan para guru honorer. (yos/pojokpitu/jpnn)
Hearing bersama ini dipimpin langsung Ketua Komisi A Mashudi dihadiri perwakilan Dinas Pendidikan, BKD dan puluhan tenaga guru honorer.
Dalam hearing, Wakil Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, mengatakan, pemerintah daerah telah mengupayakan semua keluhan yang disampaikan perwakilan guru honorer.
"Pemerintah daerah telah mengupayakan ke Mendikbud dan juga Menpan RB, bahkan K1 saat ini masih menjalani proses hukum di MK," ujar Wabup.
Sedangkan untuk tenaga honorer K2, apabila tidak bisa diangkat menjadi PNS, maka pemerintah daerah mengupayakan menjadi tenaga PPPK.
Setelah dibuka Ketua Komisi A, masing-masing perwakilan guru honorer menyampaikan keluhannya.
Semua keluhan yang disampaikan bermuara pada kesejahteraan guru honorer, yang rata-rata memang di bawah standar UMK Nganjuk sehingga untuk memenuhi kebutuhannya guru honorer harus rela mencari kerja tambahan.
"Saat ini pemerintah daerah juga telah mengupayakan peningkatan honor guru honorer, dengan mengusulkan penambahan anggaran ke dewan," kata Marhaen Jumadi.
Sementara itu Tatit Heru Cahyono, Ketua DPRD Nganjuk mengatakan berjanji akan membantu pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan tenaga guru honorer.
Di kesempatan yang sama Supriyono, Ketua LSM Peduli Guru merasa lega, upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga guru honorer hampir mencapai hasil.
"Dewan dan juga wabup berjanji akan meningkatkan kesejahteraan mereka, kami akan terus mengawal hingga janji Wabup dipenuhi," ujar Supriyono.
Diharapkan hearing tidak hanya sebatas wacana saja untuk menyenangkan para guru honorer. (yos/pojokpitu/jpnn)
Belum ada Komentar untuk "Hasil Rapat Pemerintah dan DPR Mengenai Guru Honorer"
Posting Komentar